DEWAN KUNJUNGI KEMENAG MALUKU MINTA KENAIKAN KUOTA HAJI

Ambon,Inmas - Kabar kenaikan kuota Jamaah Calon Haji (JCH) Indonesia mendapat respon dari masyarakat muslim di Provinsi Maluku. Pasca informasi kenaikan JCH Indonesia yang secara resmi disampaikan melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI kemarin, menarik perhatian sejumlah lembaga legeslatif di beberapa kabupaten dengan meminta kenaikan kuota haji pada masing-masing daerah.
" Sebagai lembaga yang dipercayakan untuk mengelola penyelenggaraan haji dan umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, menyambut dengan baik perhatian masyarakat melalui lembaga legeslatif yang meminta agar kuota haji di masing-masing wilayah dinaikan," ujar Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, Fesal Musaad, S.Pd,M.Pd. saat menerima tim Komisi C DPRD SBT di ruang kerjanya, Jumat, (27/1).


Menurut Kakanwil, sejumlah lembaga legeslatif diantaranya, DPRD Kabupaten Buru Selatan (Bursel) dan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) telah menyambangi dan melakukan pertemuan dengan Kanwil Kemenag Maluku, mereka meminta agar jumlah jamaah Haji di masing-masing kota Kabupaten dinaikan. " Kemarin kami dikunjungi oleh Komisi B DPRD Bursel semnetara dihari ini Komisi C DPRD juga berkunjung ke Kanwil Kemenag Provinsi Maluku, agendanya sama yaitu meminta kenaikan kuota JCH," tutur Kakanwil.

Kakanwil mengatakan, kanaikan jumlah JCH yang telah ditetapkan oleh Kemenag RI, tentu akan berpengaruh secara nasional terhadap kuota haji di seluruh provinsi termasuk Maluku. Namun hingga kini secara statis angka pasti kuota haji di masing-masing provinsi belum ditetapkan oleh Kemenag RI. Jumlah kuota bagi Maluku 710 jamaah, namun karena pemotongan 20 persen secara nasional membuat angka tersebut turun menjadi 569 jamaah. " Untuk provinsi Maluku, kita masih menunggu hasilanya. Yang jelas akan naik tapi secara statis belum ditetapkan. Bila keputusan kenaikan JCH Maluku telah direlis, maka akan diumumkan oleh Gubernur Maluku secara resmi," kata Kakanwil.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi C DPRD SBT, Arobi Kelian mengatakan, agenda utama adalah untuk meminta agar Kanwil Kemenag Maluku menaikan kuota haji SBT. Saat ini jumlah JCH Maluku 38 orang, sebelum pemotongan kuota 20 persen, jumlah jamaah haji di kabupaten berjuluk 'Ita Wotu Nusa' 48 jamaah. Setelah adanya kenaikan kota haji secara nasional, kami selaku lembaga yang memayungi kepentingan masyarakat meminta agar jumlah jamaah haji SBT dikembalikan ke status normal yakni 48 jamaah.

Dijalaskan saat ini, jumlah penduduk muslim di SBT 190.000 orang, sesuai rasio 1 berbanding 1000 maka seharunya jumlah JCH SBT sebanyak 190 orang. Namun melalui pertemuan ini pihakna telah mendapat penjelasan dari Kanwil Kemenag Maluku tentang rasionalisasi dan upaya Kanwil Kemenag Maluku dalam meningkatkan kuota haji di Maluku," Kami memahami usaha yang pihak kemenag di daerah ini dalam meminta kenaikan kuota haji, kami berharap SBT akan mendapat kuota haji lebih dari 48 orang, karena wilayah ini mayoritas dihuni oleh penduduk beragama Islam," harap Kelian.


Komisi C DPRD SBT, akan memberikan dukungan penuh atas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Salah satu cara yang dilakukan adalah mendorong pemerintah kabupaten SBT untuk memberikan subsidi dana dalam menunjang keberangkatan JCH SBT. " Peran Kemenag di SBT dalam penyelenggaraan Ibadah Haji cukup baik, kami tentu mendorong pemerintah daerah agar membantu melalui subsidi dana haji bagi jamaah calon haji," jelas Kelian. (ASA)

Turut hadir dalam kunjungan Komisi A DPRD SBT ini, Kepala Bagian Tata Usaha (TU) Kanwil Kemenag Provinsi Maluku, Jamaludin Bugis, S.Ag, Kabid Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Provinsi Maluku, Yamin, S.Ag, M.PdI, Kasubbag IK dan Humas Kanwil Kemenag Provinsi Maluku, M.H. Jen Tepinalan, SHI, dan Kakankemenag SBT, Drs. Umar Reingfuryaan. (ZAM)
sumber : maluku.kemenag.go.id